Kriteria Pengajuan Kartu Keluarga Buat Pasangan Nikah Siri

Pemerintahan sekarang ini memperkenankan pemberian kartu keluarga untuk pasangan yang nikah siri, kendati tak tercantum dalam surat ataupun surat nikah.

Pasangan nikah siri bisa mendapatkan kartu keluarga (KK) dengan prasyarat serahkan surat pengakuan tanggung-jawab mutlak (SPTJM) yang dijumpai oleh dua saksi.

Tentang hal pembanding di antara KK buat pasangan nikah siri dan nikah sah menurut hukum negara ialah ada kolom yang tercatat kawin belum tertera di KK untuk pasangan nikah siri.       

Alasan pemerintahan, di dalam masalah ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pemberian KK buat pasangan nikah siri mojokerto ini berdasar ketetapan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan kalau perkawinan syah seandainya dikerjakan menurut hukum semasing kepercayaannya itu dan agama.

Di dalam masalah tersebut, pernikahan siri dikira resmi sesuai sama hukum agama, hingga menurut pemerintahan bisa saja buat pasangan nikah siri buat mendapatkan KK.

Argumen yang lain mendasari diberikan KK buat pasangan nikah siri merupakan biar tiap penduduk negara, tergolong anak yang lahir dari nikah siri, pun terdaftar atau miliki KK.

Biarpun begitu, penting dianalisa kembali ketetapan ini biar dalam prakteknya bisa memberinya faedah untuk masayarakat umum, tidak bikin rugi faksi spesifik, terutamanya anak serta wanita dalam perkawinan.

1. Otensitas Undang-Undang Nikah Siri

Aturan perundang-undangan di Indonesia tak kenal maupun mengontrol secara rinci terkait nikah siri. Biarpun resmi menurut hukum agama, tapi status pernikahan siri tak mempunyai kekuatan hukum seperti ditata dalam ketentuan perundang-undangan.

Berpedoman pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan sebutkan jika perkawinan syah jikalau dijalankan menurut peraturan agama semasing, akan tetapi selanjutnya pada ayat (2) dirapikan perihal pendataan perkawinan yang telah dilakukan seperti keputusan perundang-undangan.  

Di dalam masalah tersebut, realisasi perkawinan siri biarpun udah syah berdasarkan agama tetapi tidak serentak peroleh kejelasan hukum negara jika tidak dibuat di instansi berkaitan, sesuai keputusan perundang-undangan yang berlaku.

Praktek nikah siri lalu berefek pada posisi serta posisi beberapa faksi dalam pernikahan tesebut, baik itu suami, istri atau anak dari pernikahan siri.       

Sebelumnya ada peluang untuk punya KK untuk pasangan nikah siri, baik istri ataupun suami, masih tertera dalam KK masing-masing.

Sedangkan, bila setelah itu ada anak yang lahir dalam pernikahan siri itu, posisi anak dalam dokumen kelahirannya cuma untuk anak ibu serta tertera dalam KK ibu.  

Dengan begitu, karenanya pemberian KK buat pasangan nikah siri dengan argumen biar anak yang lahir bisa tertera dalam KK serta peroleh akte kelahiran tidaklah argumen logis.

Perihal ini dipicu tidak ada atau adanya KK dari orang tua anak itu, anak terus bisa peroleh dokumen kelahiran juga terdaftar dalam KK, walau posisi anak cuma untuk anak ibu.

Nikah siri tak dianggap oleh negara, kendati resmi dimata agama Islam. Oleh karena itu, anak atau istri dari perkawinan siri tidak miliki status hukum di depan negara.  

Sebagai halnya ditata di Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan (UU Perkawinan), tiap-tiap perkawinan dicatat menurut ketetapan perundang-undangan yang berlaku.

Soal ini pun dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) Perintah Presiden Nomor 1 Tahun 1991 perihal Penyebaran Gabungan Hukum Islam (KHI), yang memaksa tiap perkawinan dicatat supaya teruji keteraturan perkawinan untuk penduduk Islam.

Pendataan perkawinan itu dikerjakan oleh karyawan pencatat nikah. Hingga, syah tidaknya perkawinan tak dipastikan oleh dokumen perkawinan,

akan tetapi surat perkawinan yaitu bukti sudah berlangsungnya/terjadinya perkawinan. Tidak ada bukti pemilikan dokumen ini berefek di anak ataupun istri dari perkawinan siri tidak miliki legitimasi di depan negara.

2. Efek Nikah Siri Untuk Kehidupan Negara

Tak ada keabsahan nikah siri ini munculkan imbas hukum pada status anak dari nikah siri. Menurut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan jo. Ketentuan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 perihal Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, anak yang lahir dari perkawinan siri dipersamakan statusnya dengan anak luar kawin.

Anak dari pasangan itu dipandang sebagai anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan cuma punyai interaksi perdata dengan keluarga ibunya dan ibunya.

Jadi anak yang dikira terlahir di luar perkawinan yang resmi dari ke-2  orang tua-nya, masih tetap dapat mendapati surat kelahiran lewat pendataan kelahiran. Tetapi, dalam surat kelahiran itu cuma tertulis nama ibunya.

Apabila ingin memberikan nama ayahnya pun dalam dokumen kelahiran, dibutuhkan pengesahan pengadilan selaku wujud pernyataan anak itu oleh ayahnya dari jasa nikah siri mojokerto.

Sepanjang belumlah ada ketetapan pengadilan tentang pernyataan si ayah pada anak hasil pernikahan siri, karenanya anak itu menurut Pasal 43 ayat (1) UUP jo. pasal 100 Gabungan Hukum Islam (KHI) tak punya hak mewaris dari ayahnya.

Karena, si anak cuman miliki jalinan perdata dengan keluarga ibunya dan ibunya. Sedang, menurut Pasal 863 KUHPerdata, kalau anak hasil pernikahan siri itu dianggap oleh ayahnya karena itu dia punya hak mewariskan 1/3 sisi dari sisi yang semestinya mereka terima apabila mereka selaku anak-anak yang sah.

a. Kartu Keluarga (KK) Buat Pasangan Yang Menikah Siri

Pasangan yang nikah siri bisa ditempatkan ke 1 KK. Tetapi, Dinas Kependudukan dan Pendataan Sipil tak menikahkan, namun cuma menulis udah berlangsungnya perkawinan. Kedepan, dalam KK bakal dicatat info “kawin belum tertera “.

Untuk membikin KK itu, pasangan nikah siri harus sertakan Surat Pengakuan Tanggung Jawab Mutlak (“SPTJM “), kebenaran pasangan suami-istri dijumpai oleh dua orang saksi.

b. Prasyarat Pembikinan buat mengelola KK salah satunya:

Sementara itu untuk pasangan nikah siri, ada kriteria khusus yang sudah dikukuhkan Dukcapil Kemendagri ialah membikin Surat Pengakuan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang disebut kebenaran pasangan suami istri dijumpai oleh dua orang saksi.

c. Simpulan Kartu Keluarga Nikah Siri

nikah siri syah secara agama, tapi tak berkekuatan hukum serta karena itu dipandang tak sempat ada dalam catatan negara. Dalam kata lain, perkawinan siri tidak dianggap oleh negara.

Pasangan yang nikah siri bisa ditempatkan ke 1 KK dengan informasi kawin belum tertera dengan persyaratan khusus adalah menyertakan Surat Pengakuan Tanggung Jawab Mutlak.

Biarpun begitu, terus penting buat pasangan untuk mengerjakan isbat menuliskan pernikahannya dan nikah.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.